Disdik Minut Sosialisasikan Paket Kesetaraan, Warga Putus Sekolah Diajak Kembali Belajar

Kolongan Tetempangan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) memperluas kesempatan melanjutkan pendidikan bagi masyarakat yang belum menuntaskan sekolah formal melalui program Satuan Pendidikan Nonformal–Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF-SKB) Paket Kesetaraan.

Program yang menjadi perhatian Bupati Minahasa Utara Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan setara SD, SMP, hingga SMA melalui Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program tersebut disosialisasikan Kepala Dinas Pendidikan Minut, Dr. Evelin Luntungan, S.I.P., M.A.P., dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kecamatan Kalawat di Desa Kolongan Tetempangan, Kamis (5/11/2026).

Kegiatan itu dihadiri Camat Kalawat Agustinus Dondokambey, S.STP., M.A.P., para hukum tua se-Kecamatan Kalawat, serta unsur terkait lainnya.

Dalam pemaparannya, Luntungan mengatakan pemerintah daerah memberikan ruang seluas-luasnya bagi masyarakat yang putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan formal untuk kembali mengenyam pendidikan melalui SPNF-SKB yang dikelola pemerintah daerah.

Menurut Luntungan, program ini tidak sekadar memberikan ijazah kesetaraan, tetapi juga menjadi sarana meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dengan bekal pendidikan tersebut, ia berharap masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk memasuki dunia kerja maupun menduduki berbagai posisi pekerjaan.

Ia menjelaskan, SPNF-SKB merupakan satuan pendidikan negeri milik pemerintah dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P9959887 yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara.

Layanan pendidikan yang disediakan mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C, termasuk pelaksanaan ujian pendidikan kesetaraan. Selain itu, peserta mendapatkan pembelajaran keterampilan, pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kecakapan hidup.

“Fungsi dan kegiatan utama program ini mencakup pendidikan kesetaraan melalui Paket A, Paket B dan Paket C, termasuk ujian pendidikan kesetaraan. Selain itu, program ini juga memberikan pelatihan keterampilan, pengetahuan serta pemberdayaan masyarakat agar memiliki kecakapan hidup,” jelas Luntungan.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan didampingi Kepala Sekolah SKB Lidya Rumimpunu, S.Teol., dan Kader SKB Minut Lani Tumbol.

Luntungan meminta dukungan para hukum tua dan kepala jaga untuk membantu menyukseskan program tersebut melalui pendataan warga yang belum menyelesaikan pendidikan formal.

Ia berharap pemerintah desa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga aktif mengidentifikasi calon peserta dan mendorong mereka untuk segera mendaftarkan diri.

Dinas Pendidikan Minut juga membuka peluang menghadirkan kelas jauh di Kecamatan Kalawat untuk mempermudah akses masyarakat. Menurut Luntungan, wilayah tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup padat.

“Program ini dilaksanakan secara fleksibel sehingga dapat menjangkau masyarakat yang harus membagi waktu antara bekerja dan belajar. Kami pun siap membuka kelas jauh di Kecamatan Kalawat,” terang Luntungan.

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak menyia-nyiakan kesempatan yang disediakan pemerintah daerah. Menurut dia, keterbatasan waktu maupun kondisi pekerjaan tidak seharusnya menjadi penghalang bagi warga untuk melanjutkan pendidikan.

Luntungan menambahkan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Joune Ganda bersama Wakil Bupati Kevin Lotulung, terutama dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan meningkatkan kualitas SDM Minahasa Utara.

Pejabat Hukum Tua Desa Kolongan Tetempangan, Dra. Renny Theodora Onthony, M.M., menyatakan pemerintah desa siap membantu menyebarluaskan informasi sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan program pendidikan kesetaraan.

“Kami tentunya siap mendorong warga Koltem untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang disediakan bupati dan wakil bupati. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, mengingat Kecamatan Kalawat merupakan salah satu wilayah penyumbang lapangan kerja karena terdapat banyak perusahaan yang beroperasi,” tukas Onthony.

Rakor Kecamatan Kalawat itu juga dihadiri perwakilan Polsek Airmadidi, perwakilan Koramil 1310-06 Airmadidi, Kepala Puskesmas Kolongan dr. Cecilia Paat, para hukum tua, UPT Dinas Pertanian, serta unsur terkait lainnya.

Melalui program SPNF-SKB, Pemkab Minut berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh kesempatan menuntaskan pendidikan, meningkatkan keterampilan, dan memiliki ijazah kesetaraan.

Pemkab Minut juga berharap kolaborasi pemerintah kabupaten, kecamatan, hingga desa dapat memperluas jangkauan program tersebut, sehingga pendidikan dapat diakses tidak hanya oleh masyarakat yang memiliki kesempatan menempuh sekolah formal, tetapi juga oleh warga yang harus berhenti sekolah karena berbagai keterbatasan.

Posted In :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *