Bupati Joune Ganda Jelaskan Lambannya Program Bedah Rumah di Minut: Pemkab Hanya Mengusulkan, Balai yang Memutuskan

Minut- Realisasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Minahasa Utara masih jauh dari target. Dari 642 unit yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK), hanya 28 rumah yang rampung dikerjakan hingga Kamis (8/10/2026).

Kondisi ini dijawab langsung oleh Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda. Ia menegaskan bahwa lambatnya progres tidak bisa begitu saja dialamatkan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, karena sejak mekanisme program berubah, kewenangan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran dipegang oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I.

Pernyataan itu disampaikan Joune dalam Rapat Pendampingan Hukum antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Manado, Rabu (8/10/2026).

Dalam rapat tersebut terungkap bahwa pada 2026 Balai menargetkan 10.800 unit rumah dibangun dan direhabilitasi lewat BSPS di 15 kabupaten/kota se-Sulawesi Utara. Bila ditambah program perumahan lainnya, total targetnya sekitar 14.000 unit. Setiap rumah mendapat bantuan sebesar Rp20 juta.

Untuk Minahasa Utara, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) semula mengusulkan 2.978 calon penerima. Setelah diverifikasi oleh Balai dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hanya 1.213 usulan yang lolos. Dari jumlah itu, 642 unit telah terbit SK-nya, namun realisasi fisiknya baru 28 rumah.

Joune meminta agar soal kewenangan dalam program ini dipahami dengan jelas.

“Jadi perlu saya tegaskan bahwa untuk pekerjaan bedah rumah yang dilaksanakan oleh balai, maka penanggung jawab sepenuhnya adalah balai,” tegas Joune.

Menurutnya, peran Pemkab Minut melalui Dinas Perkim berakhir pada tahap pengusulan. Setelah usulan dimasukkan lewat aplikasi, proses verifikasi sepenuhnya dilakukan Balai.

“Tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kabupaten melalui Dinas Perkim adalah mengajukan usulan. Setelah usulan diajukan melalui aplikasi, maka verifikasi dilakukan oleh balai sendiri. Tidak ada intervensi dari pemerintah kabupaten,” lanjutnya.

Joune turut menyoroti tantangan geografis, terutama di wilayah kepulauan. Ia mengaku prihatin ketika isu daerah kepulauan seperti Sitaro mengemuka dalam pembahasan, sebab ongkos angkut material ke sana jauh lebih mahal, sementara nilai bantuan tetap Rp20 juta per rumah. Menurutnya, hal ini perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program.

Ia menjelaskan bahwa pola BSPS kini berbeda dari sebelumnya. Dahulu anggaran disalurkan lewat pemerintah daerah sehingga pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemkab. Sekarang, anggaran dikelola langsung oleh Balai.

“Yang menentukan mana yang lolos, mana yang tidak, itu juga dari balai. Batasan kami hanya sampai mengusulkan,” kata Joune.

Selain kewenangan dan kondisi geografis, Joune juga menyinggung syarat administrasi calon penerima yang dinilai tidak mudah dipenuhi warga. Ada perubahan ketentuan soal status penguasaan tanah: dulu yang ditekankan adalah hak milik, kini tersedia opsi alas hak lainnya. Meski begitu, perubahan itu tetap memerlukan proses administrasi yang tidak selalu bisa diselesaikan warga dalam waktu singkat.

Karena itu, Joune berharap lambatnya realisasi tidak memunculkan anggapan bahwa Pemkab Minut kurang mendukung program pemerintah pusat. Ia menegaskan pemerintah daerah tetap menjalankan tugasnya, yaitu mengajukan usulan warga yang membutuhkan bantuan perumahan.

Sementara itu, Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I mengakui bahwa pelaksanaan program terkendala keterbatasan sumber daya manusia. Wilayah kerja Balai tidak hanya Sulawesi Utara, tetapi juga mencakup Maluku Utara dan Gorontalo. Keterbatasan personel ini diakui menjadi faktor yang perlu diperhatikan untuk mengejar progres program.

Biaya distribusi material ke wilayah kepulauan juga disebut akan dikaji pemerintah pusat untuk pelaksanaan program tahun berikutnya.

Dengan target ribuan unit dan bantuan Rp20 juta per rumah, percepatan realisasi menjadi pekerjaan penting agar program bedah rumah benar-benar dirasakan warga yang sudah masuk daftar penerima. Apalagi di Minahasa Utara, dari 642 unit ber-SK, baru 28 unit yang selesai dikerjakan.

Posted In :