Minut- Derasnya investasi pariwisata bernilai triliunan rupiah ke Minahasa Utara menjadi ujian bagi kemampuan birokrasi daerah. Bupati Joune Ganda menegaskan bahwa besarnya peluang pembangunan harus diimbangi aparatur yang mampu berpikir strategis, berinovasi, dan bekerja dengan standar tinggi.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutan pada Launching Proyek Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIII di Atrium Kantor Bupati Minahasa Utara, Senin (2/11/2026).
Menurut Joune, perkembangan Minahasa Utara tak bisa lagi dihadapi dengan cara kerja yang biasa-biasa saja. Potensi daerah dan kepercayaan investor berskala internasional menuntut kesiapan sumber daya manusia, terutama pejabat eselon II, agar mampu mengikuti dinamika pembangunan.
Ia mencontohkan pembangunan hotel Shangri-La Manado di Desa Budo, Kecamatan Wori. Proyek itu menjadi salah satu investasi terbesar di sektor pariwisata Minahasa Utara, dengan nilai investasi tahap pertama diperkirakan Rp1,4 triliun hingga Rp1,5 triliun. Bagi Joune, keputusan investor menghadirkan jaringan hotel internasional di daerah ini menandakan bahwa Minahasa Utara dinilai menarik dan layak menjadi tujuan investasi besar.
“Ini tidak mudah bagi sebuah hotel berskala internasional. Mereka memutuskan harus berada di satu daerah. Artinya, daerah ini dinilai layak untuk sekian triliun uang pengusaha ditanamkan di sini,” ungkapnya.
Joune juga menyampaikan bahwa investor mengapresiasi pelayanan dan dukungan Pemkab Minahasa Utara. Menurutnya, investor itu bahkan sudah menyampaikan rencana membangun hotel lain berkonsep bintang empat. Proyek baru tersebut ditargetkan selesai paling lama dua tahun, dengan rencana dibuka pada awal 2029.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan kontraktor dan konsultan internasional dalam pembangunan Shangri-La menunjukkan bahwa investasi sejenis menuntut standar perencanaan dan pelaksanaan yang tinggi. Kondisi ini, katanya, harus menjadi momentum bagi birokrasi untuk meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan. Pemerintah daerah tidak boleh tertinggal saat dunia usaha mulai melihat Minahasa Utara sebagai kawasan potensial untuk investasi.
Secara khusus, Joune meminta pejabat eselon II memiliki way of thinking atau pola pikir yang lebih maju. Ia menilai kualitas kepemimpinan birokrasi harus tumbuh seiring makin berat tantangan pembangunan daerah. Karena itu, peserta PKN Tingkat II diminta memanfaatkan pendidikan kepemimpinan ini untuk melahirkan inovasi bermutu yang berdampak nyata bagi pemerintahan.
Ia menyoroti naiknya jumlah peserta dari sebelumnya tiga orang menjadi delapan orang. Tambahan kesempatan itu, kata Joune, harus dibarengi target prestasi yang lebih tinggi.
“Bayangkan, tiga kok jadi delapan. Artinya, mohon maaf, terpaksa kita memang menuntut standar yang tinggi. Kita target minimal lima harus masuk 10 besar,” tegasnya.
Joune juga menyinggung peserta yang sudah berpengalaman dan berprestasi di tingkat nasional, termasuk yang pernah meraih juara dua nasional. Pengalaman itu dinilai menjadi modal untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas wawasan dan jejaring profesional.
Namun, menurut Joune, keberhasilan peserta PKN tidak cukup diukur dari peringkat atau prestasi selama pendidikan. Yang tak kalah penting adalah memastikan proyek perubahan yang dirancang benar-benar diterapkan dan berkelanjutan. Ia meminta seluruh staf ahli bupati dan para asisten mengevaluasi proyek perubahan hasil peserta PKN sebelumnya, agar inovasi yang dirancang tetap berjalan setelah pendidikan usai. Ia tidak ingin proyek perubahan hanya menjadi dokumen formal pemenuh syarat pelatihan tanpa penerapan dalam sistem kerja pemerintahan.
Menurutnya, setiap proyek perubahan harus punya tujuan yang jelas, terutama untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan begitu, keberhasilan pengembangan kompetensi aparatur diukur bukan hanya dari jumlah pejabat yang mengikuti pendidikan, tetapi juga dari prestasi, mutu inovasi, dan manfaat yang dihasilkan.
Joune menegaskan bahwa investasi besar yang masuk ke Minahasa Utara harus diikuti kesiapan birokrasi dalam menciptakan iklim pembangunan yang baik, memberikan pelayanan profesional, dan merespons kebutuhan masyarakat. Tantangan pemerintah daerah, katanya, bukan sekadar menarik investor menanamkan modal, tetapi memastikan kapasitas aparatur mampu menopang pembangunan agar peluang investasi memberi manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat.
Tinggalkan Balasan