Minut- Dalam upaya memastikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Minahasa Utara, Waldi Mokodompit, bersama Koordinator Sekretariat, Michael SA Polii, turut serta dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kesiapan Kepala Daerah. Rakornas ini menekankan pentingnya menjaga netralitas ASN yang kerap kali diuji selama proses pemilihan.
Bertempat di Ecovention Ancol, Jakarta, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, membuka acara ini dan menegaskan bahwa netralitas ASN menjadi salah satu isu krusial. Selasa, (17/9/2024).
“Rapat koordinasi kali ini berfokus pada bagaimana kita menjaga netralitas ASN, yang akan diuji dalam pelaksanaan Pilkada mendatang,” ujar Bagja.
Ia mengungkapkan, penetapan calon kepala daerah yang dijadwalkan pada 22 September 2024, menjadi momen penting bagi seluruh pihak untuk bekerja keras memastikan ASN tetap netral. Menurut Bagja, netralitas ASN menjadi masalah ketiga paling rawan dalam Indeks Kerawanan Pilkada, mengacu pada data pelanggaran di tahun-tahun sebelumnya.
“Pada Pemilu 2019, terdapat kurang dari seribu kasus pelanggaran netralitas ASN, namun angka tersebut melonjak pada Pilkada 2020 dengan lebih dari seribu kasus, meski pilkada hanya digelar di 170 wilayah,” jelas Bagja. Ia menambahkan, potensi pelanggaran yang lebih besar diprediksi pada Pilkada Serentak 2024 yang mencakup wilayah lebih luas.
Selain itu, Bagja memaparkan tiga fase paling rawan dalam Pilkada, yakni tahap pendaftaran, kampanye, serta pemungutan dan penghitungan suara. “Berdasarkan pemetaan Bawaslu, titik rawan terbesar ada pada tiga tahapan: pendaftaran, kampanye, dan pemungutan suara,” tambahnya.
Rakornas ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Anggota Bawaslu RI, Dr. Herwyn J. H. Malonda, M.Pd., M.H, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Puadi, S.Pd., MM. Kehadiran mereka memperkuat sinergi dalam memantau potensi pelanggaran dan menjaga jalannya Pilkada tetap kondusif dan adil. (*)
Tinggalkan Balasan